Administrasi Keuangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sekolah sebagai organisasi nirlaba memiliki karakteristik khas yang dalam pengelolaannya termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pada awalnya pengelolaan keuangan dipandang sebagai sesuatu yang sederhana karena dianggap tidak berorientasi pada profit dan tidak melibatkan transaksi yang rumit. Akan tetapi seiring dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka pengelolaan keuangan sekolah menjadi isu penting dalam mewujudkan pengelolaan sekolah yang profesional.

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MBS juga bertujuan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua stakeholders pendidikan di sekolah, sehingga tercipta sense of belonging (rasa memiliki) dari mereka. Dengan demikian akan terjadi, makin besar tingkat partisipasi dari stakeholdres, makin besar pula rasa memiliki, sehingga rasa tanggung jawab dan dedikasi juga akan meningkat.

Bukti-bukti lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional tersebut, maka sebagai konsekuensi logis bagi manajemen pendidikan adalah perlu dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan, masa dengan yang lebih bernuansa otonomi dan yang lebih demokratis. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen, dari yang lama menuju yang baru, antara lain : subordinasi menjadi otonomi, pengambilan keputusan terpusat menjadi pengambilan keputusan partisipatif, ruang gerak kaku menjadi ruang gerak luwes, pendekatan birokratis menjadi pendekatan profesional, sentralistik menjadi desentralistik, diatur menjadi motivasi diri, over-regulasi menjadi deregulasi, mengontrol menjadi mempengaruhi, mengarahkan menjadi memfasilitasi, menghindari resiko menjadi mengelola resiko, gunakan uang semuanya menjadi gunakan uang seefisien, individual yang cerdas menjadi team work yang cerdas, informasi pribadi menjadi informasi terbagi.

Sejalan dengan konsep diatas, maka pengelolaan keuangan sudah saatnya menjadi bagian penting yang perlu dikaji dalam mengupayakan pengelolaan keuangan yang dapat mendukung terhadap peningkatan kualitas penyelengraan sekolah.

1.2  Rumusan Masalah

1.      Pengertian Administrasi Keuangan Sekolah

2.      Rencana Anggaran dan Sumber dana Sekolah

3.      Pengawas dan Pengelola Keuangan Sekolah

BAB II

PEMBAHSAAN

ADMINISTRASI KEUANGAN

2.1 Pengertian Administrasi Keuangan Sekolah

Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakain kecil dana yang di perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat.

Untuk hal-hal seperti diatas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efesien.

1.      Perencanaan

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut

(1)   Perencanaan harus realistis

Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana/fasilitas, daya/tenaga, dana, maupun waktu

(2)   Perlunya koordinasi dalam perencanaan

Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/volume kegiatan sekolah yang kompleks

(3)   Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan instuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan

(4)   Perencanaan harus fleksibel (luwes)

Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi

(5)   Perencanaan yang didasarkan penelitian

Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian

(6)   Perencanaan akan menghindari under dan over planning

Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan

2.      Organisasi dan Koordinasi

Kepala sekolah dituntut untuk dapat mengkoordinasikan dengan menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan tugas pekerjaan, membagi tugas, dan menetapkan kedudukan, serta hubungan kerja satu dengan lainnya agar tidak terjadi benturan dan kesimpangansiuran satu dengan lainnya. Orang-orang yang diperluklan untuk mengelola kegiatan dana disekolah antaralain:

1.      Bendahara

2.      Pemegang buku kas umum

3.      Pemegang Buku Pembantu Mata Anggaran, Buku Bank, Buku Pajak Regristrasi SPM, dan lain-lain.

4.      Pembuat Laporan dan Pembuat Arsip Pertanggungjawaban Keuangan.

3.      Pelaksanaan

Staf yang dipilih untuk membantu pengelolaan keuangan sekolah dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut:

(1)   Paham pembukuan;

(2)   Memahami peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan administrasi keuangan;

(3)   Layak dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pimpinan dan tugas;

(4)   Memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah pelayanan;

(5)   Kurang tanggapnya bagian keuangan akan dapat mempengaruhi kelancaran pencapaian tujuan.

4.      Pengawasan

Pengawasan adalah sesuatu usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari rencana intruksi, arahan/saran dari pimpinan. Dengan pengawasan (controling) diharapkan penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari. Untuk itu, kepala sekolah dituntut untuk memahami secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksanaan administrasi keuangan, dan paham peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan dan pertanggungjawaban serta pengadministrasian uang negara.

2.2  Rencana Anggaran dan Sumber Dana Sekolah

Anggaran belanja adalah suatu peryantaan yang terurai tentang sumber-sumber keuangan yang perlu untuk melaksanakan berbagai program sekolah selama periode satu tahun fiskal. Proses pembuatan anggaran pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian dengan keseluruhan operasi sekolah.

1)      Jenis Kegiatan

a)      Kegiatan operasi, yaitu kegiatan-kegiatan dengan menggunakan alat atau tanpa alat yang berkaitan dengan proses belajar mengajar baik dalam maupun di luar kelas.

b)      Kegiatan Perawatan, yaitu kegiatan perawatan yang dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sekolah agar sarana prasarana tersebut dapat berfungs dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar.

2)      Sumber Dana

Sumber dana untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah, yaitu:

a)      Dari pemerintah berupa:

-          Anggaran Rutin (DIK)

-          Anggaran Operasional, pembangunan dan perawatan (OPF)

-          Dana penunjang pendidikan (DPP)

b)      Dari orang tua siswa, adalah dana yang dikumpulkan dari pengurus BP3/ komite sekolah dari orang tua siswa.

c)      Dari masyarakat, misalnya: sumbangan perusahaan industri, lembaga sosial donatur, tokoh masyaralkat, alumni, dsb.

3)      Penyusunan Rencana Operasional (RENOP)

Dalam penyusunan RENOP sebaiknya menempuh kebijakan berimbang, dan pelaksanaan operasional di sekolah membentuk team work yang terdiri dari para wakil kepala sekolah dibantu para wakil kepala sekolah dibantu beberapa guru senior. Atas dasar hasil kerja team tersebut baru dibahas dalam forum rapat dewan guru dan narasumber lain yang dianggap perlu, sehingga akan bertanggung jawab terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Untuk memformat program kerja tersebut, langkah-langkah yang dilakukan:

a)      Menginventariskan kegiatan sekolah pada tahun ajaran mendatang

b)      Menyusun list kegiatan menurut sekolah prioritas

c)      Menentukan sasaran atau volume

d)     Menentukan unit cost dengan membandingkan unit cost atau penjajakan ke jalan

e)      Menghimpun data pendukung:

·         Data sekolah ( murid, guru, pegawai, pesuruh, jam mengajar, praktik laboratorium )

·         Data fisik ( gedung, ruang kepsek, ruang guru, ruang laboratorium, WC, dan lain-lain )

f)       Membuat kertas kerja dan laporan

g)      Menentukan sumber dana dan pembenaan anggaran

h)      Menuangkan dalam format baku untuk usulan RENOP

i)        Proses usulan atau pengiriman

2.3  Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Sekolah

1. Manfaat Pengawasan Pengelolaan Keuangan Sekolah

            Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang diharapkan mampu mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan. Hal ini perlu dilakukan sebagai usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksaan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya sekolah dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan sekolah.

2. Prosedur Pemeriksaan Kas

            Pemerikasaan adalah suatu proses sistematika untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan-pernyataan berbagai kejadian atau kegiatan sekolah dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyatan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.

Prosedur pemeriksaan kas yang biasa dilakukan oleh pembiasa sebagai berikut:

a)      Dilakukan dengan tiba-tiba

b)      Bendaharawan wajib mengeluarkan uang yang dikuasainnya dalam linkup tanggung jawab atasanya.

c)      Adakah bukti-bukti pembayaran yang belum dibukukandibuku khas

d)     Adakah surat-surat berharga

e)      Bendaharawan harus membuat surat pernyataan dengan bentuk yang sudah dibekukan

f)       Adakah bukti-bukti pengeluaran yang belum disahkan oleh kapala sekolah

g)      Sisa kas harus sama dengan sisa dibuku khas umum. Sisa khas terdiri dari (uang kertas uang logam) saldo bank, surat berharga

h)      Setelah selesei pemeriksaan kas, maka perlu dibuat register penutupan kas

i)        Selanjutnya BKU ditutup dan ditandatangani oleh bendahar dan kepala sekolah

j)        Buat Berita Acara Pemeriksaan kas dengan format yang telah dibakukan

k)      Penyampaian Berita Acara pemeriksaan kas.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

1.      Pengurusan Keuangan, hal-hal yang berkenaan dengan keuangan adalah :

a.       SK Bendaharawan Sekolah

b.      Bendaharawan bukan guru atau tata usaha

c.       Penunjukan bendaharawan memenuhi persyaratan

d.      Pemeriksaan keuangan oleh Kepala Sekolah

e.       Pemisahan antara bendaharawan :

-          Rutin

-          OPF

-          SPP

-          DPP

-          Komite Sekolah

-          BOS, BIS, BOM

-          Sanggar PKG/LKG

2.      Kelengkapan Tata Usaha keuangan sekolah, meliputi :

a.       Daftar gaji

b.      Daftar lembur dan daftar honorarium

c.       Buku Kas Tabelaris, Buku Kas dan Buku Kas Pembantu

d.      Tempat penyimpanan uang, kertas berharga dan tanda bukti pengeluaran

e.       Brand kas

3.      Pencatatan Keuangan. Pencatatan terdiri dari :

a.       Pengerjaan pembukuan kas umum/tabelaris sesuai dengan peratutran yang berlaku

b.      Penerimaan SPMU, sedangkan penerimaan OPF dalam buku tersendiri

c.       Penerimaan dan penyetoran SPP dibukukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (tanda bukti setoran)

d.      Penerimaan dan penggunaan DPP dibukukan sesuai dengan peraturan berlaku

e.       Penerimaan dan penyetoran PPh dan PPn dibukukan pada buku kas umum/tabelaris

f.       Penerimaan dan penggunaan dana bantuan pemerintah setempat atau dari Komite Sekolah dibukukan dalam buku kas khusus

g.      Telah dibuat berita acara penutupan kas pada saat penutupan buku kas setiap setiap tiga bulan (inspeksi mendadak minimal tiga bulan sekali)

h.      Tanda bukti pengeluaran (surat pertanggung jawab disampaikan ke KPKN, tidak melewati tanggal 10 bulan berikutnya)

i.        Laporan penggunaan keuangan menurut sumbernya kepada atasan yang bersangkutan

j.        Peringatan/teguran tertulis kepada Berdaharawan apabila ada penggunaan uang yang tidak sesuai dengan tanda bukti yang ada dan penggunaan diluar rencana

k.      Perlu diperhatikan/diteliti ada tidaknya tunggakan untuk pembayaran listrik, telepon, atau gas pada sekolah yang bersangkutan